SITE INSTRUCTION (Instruksi Lapangan)

Sekarang kita bahas tentang apa yang di maksud dengan site instruction, site instruction adalah instruksi lapangan yang bersifat resmi dan tertulis yang diterbitkan oleh pemilik proyek, engineer, manajemen konstruksi ataupun para wakil pemilik proyek yang ditujukan kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan terkait. Dasar dari penerbitan site instruction tersebut adalah hal-hal yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan pada proses pelaksanaan konstruksi, seperti perubahan design, material dan lainnya.

Banyak orang di lingkungan proyek beranggapan bahwa setiap site instruction itu berdampak pada penambahan biaya kontrak utama, atau diasumsikan akan menjadi biaya tambah yang menjadi beban pemilik proyek, dan sebetulnya anggapan tersebut adalah persepsi yang sangat sangat salah !!, dan saking takutnya menjadi biaya tambah tidak sedikit para pemilik proyek dan para wakilnya tidak berani menerbitkan site instruction tertulis tetapi hanya dengan memaksa para kontraktor untuk melakukan perubahan yang mereka inginkan. Dan karena pihak kontraktor pun takut kepada pemilik proyek, lalu tidak mengerti akan pentingnya site instruction, maka perintah dari pemilik proyek tersebut akhirnya dengan terpaksa mereka laksanakan untuk diaplikasikan dilapangan tanpa kejelasan secara tertulis, yang mana pada akhir pelaksanaan akan terjadi dispute dan arbitrase.

Saya akan memberikan contoh-contoh pada hal ini :

1.       Ada perubahan penggunaan material pada pekerjaan lantai, rencana awal penutup lantai yang akan di pakai adalah material marmer dengan harga pada kontrak utama kisaran Rp. 5.400.000.-/m2, nah dikarenakan pemilik proyek berubah pikiran maka design penutup lantai tersebut di rubah menjadi material granit dengan harga Rp. 1.400.000.-/m2, maka pemilik proyek wajib menerbitkan site instruction atas perubahan material lantai tersebut.

Apakah hal tersebut menjadi biaya tambah bagi pihak kontraktor, jawabannya tentu tidak karena sudah jelas sekali nilai pekerjaan awal adalah Rp. 5.400.000.-/m2 menjadi  Rp. 1.400.000.-/m2 ada selisih Rp. 4.000.000/m2 X volume yang tercantum di dalam BOQ kontrak dan menjadi pekerjaan kurang bagi kontraktor.

2.      Ada perubahan penggunaan material pada pekerjaan pagar luar, rencana awal pagar luar yang akan di pakai adalah material besi beton dengan harga pada kontrak utama kisaran Rp. 1.200.000.-/m2 terpasang, nah dikarenakan pemilik proyek berubah pikiran maka design pekerjaan pagar luar tersebut di rubah menjadi material stainless steel dengan harga Rp. 3.200.000.-/m2 terpasang, maka pemilik proyek wajib menerbitkan site instruction atas perubahan material pagar luar tersebut.

Apakah hal tersebut menjadi biaya tambah bagi pihak kontraktor, jawabannya tentu saja bertambah, dan hal tersebut sudah jelas sekali. Nilai pekerjaan awal adalah Rp. 1.200.000.-/m2 menjadi  Rp. 3.200.000.-/m2 ada selisih Rp. 2.000.000/m2 X volume yang tercantum di dalam BOQ kontrak dan menjadi pekerjaan tambah bagi kontraktor.

3.      Ada perubahan penggunaan material pada pekerjaan pengecatan, rencana awal pengecatan dinding tembok yang akan di pakai adalah material cat merk dulux warna biru dengan harga pada kontrak uatama Rp. 34.000.-/m2 , nah dikarenakan pemilik proyek berubah pikiran maka pekerjaan pengecatan dinding tembok itu berubah warna menjadi kuning dengan spesifikasi material masih menggunakan dulux, dengan harga Rp. 34.000.-/m2, maka pemilik proyek wajib menerbitkan site instruction atas perubahan material cat tersebut.

Apakah hal tersebut menjadi biaya tambah atau kurang bagi pihak kontraktor, jawabannya tentu saja tidak bertambah dan tidak berkurang, dan hal tersebut sudah jelas sekali.

Dari contoh di atas kita bisa simpulkan bahwa tidak selalu setiap site instruction berdampak pada bertambahnya biaya atau berkurangnya biaya, tetapi setiap perubahan yang terjadi pada kontrak utama maka pemilik proyek wajib menerbitkan site instruction, dan jika pemilik proyek tidak menerbitkan site instruction secara tertulis maka kontraktor berhak menolak atas pekerjaan perubahan tersebut.

Kenapa demikian karena pada intinya setiap tindak tanduk yang dilakukan harus berazaskan keadilan bagi semua pihak sebagaimana di atur dalam aturan yang berlaku. (PerPres dan FIDIC) dan terciptanya administrasi konstruksi yang baik dan  benar.